Gedung KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil menilai, idealnya anggota dewan pengawas KPK dipilih DPR. DPR, yang memiliki fungsi pengawasan, berharap diberi tanggung jawab penuh menyeleksi anggota dewan pengawas KPK.
Usulan ini terkait pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Salah satu yang diubah, DPR ingin ada Dewan Pengawas, sebagai check and balances kinerja KPK.
"Menurut saya sebenarnya memang idealnya memang sebagai lembaga pengawas, DPR juga pengawas, DPR kan punya fungsi pengawasan, nah idealnya menurut saya memang itu dilakukan seleksinya oleh DPR, dari awal oleh DPR," ujar Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).
Nasir menyebut, DPR bisa melibatkan ahli untuk melakukan seleksi dewan pengawas. Sehingga tidak sepenuhnya dilakukan DPR.
"DPR dalam menyeleksi dewan pengawas calon-calon anggota dewan pengawas itu bisa meminta bantuan dari ahli-ahli lain untuk membantu DPR menilai apakah orang ini layak dan patut untuk menjadi dewan pengawas KPK," ujarnya.
Dewan Pengawas Jadi Perdebatan
Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan, DPR secara prinsip tidak keberatan dengan daftar inventaris masalah (DIM) yang diajukan pemerintah dalam revisi UU KPK. DPR belum sepakat tentang pemilihan anggota dewan pengawas.
"Secara umum, rasanya yang menjadi catatan dan itu tertuang dalam DIM Pemerintah itu DPR setuju kecuali Dewan Pengawas," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).
Arsul mengatakan, hal itu menurut observasinya daripada sikap-sikap fraksi dalam diskusi. Menurutnya, tata cara memilih ini ada perbedaan agak jauh.
Sekjen PPP itu menyebut DPR tidak mau pemilihan anggota dewan pengawas diserahkan semuanya ke pemerintah. Karena khawatir menjadi alat 'menembak' partai di luar pemerintahan.
"Kalau ini diserahkan semua ke pemerintah nanti ada juga kekhawatiran nanti ini dipergunakan oleh partai yang ada dalam pemerintahan misalnya atau pihak yang ada di pemerintahan untuk kemudian 'menembak' memojokan di luar pemerintahan," jelasnya. [rnd]
